h1

Kecelakaan Kapal, siapa yang harus disalahkan dan apa penyebabnya?

August 7, 2008

Kasus kebakaran kapal ferry roro lampung yang masih hangat dan baru-baru saja terjadi Kasus KM Senopati Nusantara yang tenggelam di Pulau Mandalika, Jepara menyebakan, dan baru-baru in Kapal Levina 1 di laut jawa, kita berpikir, kenapa begitu beruntun kecelakaan di Indonesia. Setiap terjadi kecelakaan kapal, yang selalu menjadi pertanyaan siapa yang harus disalahkan dan apa penyebabnya? dan siapa yang bertanggung jawab? dan yang patut disayangkan, kesalahan itu biasanya terlimpahkan pada Nakhoda kapal, walaupun belum tentu itu adalah betul-betul kesalahannya.

Kecelakaan kapal bisa saja terjadi karena kelalaian (negligence) aparat dalam melaksanakan tugas , seperti syahbandar (Port State Control Officer), Class, pihak manajemen perusahaan. Jarang sekali di dalam sebuah kasus di Indonesia, kita mendengar bahwa syahbandar, Class ataupun pihak pemerintah disalahkan, semua kecelakaan pasti akan berujung pada nakhoda kapal atau shipping company. Padahal semua komponen itulah yang memiliki pengaruh terhadap kelaikan laut kapal dalam beroperasi. Rasanya tidak adil, kalau selalu menyalahkan kapten kapal untuk kasus kecelakaan.

Profesional dan Disiplin

Contoh kasus yang masih hangat di kepala kita adalah kasus kapal ferry lampung, kalau kita amati di beberapa media masa, ada hal-hal yang tidak mungkin dalam benak kita. Bagaimana mungkin penumpang kapal meloncat ke laut tanpa menggunakan pelampung, dan sekoci tidak dapat dioperasikan, dan semestinya merupakan tugas syahbandar untuk melarang kapal tersebut berangkat untuk melaut. Dan ini tampak sekali kalau syahbandar lalai dalam melaksanakan tugasnya, padahal Negara Indonesia sudah meratifikasi SOLAS yang salah satunya mengatur kewajiban adanya life saving appliance yang bisa beroperasi dan UNCLOS 1982 dalam pasal 218 Ayat 1 menyebutkan “When a vessel is voluntarily within a port or at an off-shore terminal of a State, that State may undertake investigations …………”. Ini tampak sekali, syahbandar harus melakukan inspeksi pada kapal yang datang ke pelabuhan, dan harus yakin kapal tersebut benar-benar laik laut. Sesuatu hal yang konyol bila memang benar bahwa kecelakaan itu karena kelalaian aparat, kalau memang benar, apakah aparat pemerintah ini kebal terhadap hukum, sehingga tidak pernah kita dengar ada aparat pelabuhan ini yang terlibat dalam kasus hukum dalam persoalan kecelakaan kapal.

Kesalahan tersebut, kemudian bukan berarti kemungkinan terletak hanya pada syahbandar saja, bagaimana dengan marine inspectorate (Flag State inspector) dibawah naungan departemen perhubungan laut, Shipping Company, dan Class. Flag State memiliki kewajiban untuk melakukan statutory survey ( survey yang dilakukan berdasarkan peraturan nasional atau international seperti konvensi IMO seperti SOLAS, Load line convention) pada kapal yang menggunakan bendera yang dimiliki oleh flag state (Dir. Perhubungan Laut), dengan tujuan agar kapal selalu tetap laik laut. Kewajiban dari Flag state diatur dalam pasal 94 di United Nation law of the convention (UNCLOS) 1982 dijelaskan bahwa every State shall take such measures for ships flying its flag as are necessary to ensure safety at sea with regard, inter alia, to …. , Namun, sudahkah Flag State inspector atau organisasi yang dilipahkan tugas (BKI ) sudah melakukan tugas dan kewajibannya, untuk melakukan survey berkala terhadap kapal yang menggunakan benderanya. Ataukah memang sertifikat kelaikan laut kapal hanya sekedar kertas yang tidak ada artinya, seperti kapal tanpa survey? Pelaksanan survey yang bertanggung jawab dan disiplin inilah yang diharapkan bisa mengurangi kecelakaan kapal. Adakah jaminan, bahwa kelalaian dari flag state inspector akan ada impact pada penegakan hukum.

Prof. JJ . Ramson mengatakan bahwa suatu incident kecelakan bisa disebabkan karena kebijakan yang ada pada management. Kebijakan yang tidak berorientasi pada safety objective akan berakibat dari tindakan yang tidak aman dari anak buah kapal. Implementasi ISM (International Safety Management) Code seharusnya memberikan impact pada menurunnya jumlah kecelakaan kapal di Indonesia. Kalau kita amati seringnya kecelakaan kapal yang terjadi, besar kemungkinan tujuan dari ISM Code belum tercapai. Kemungkinan bisa jadi bahwa, Sertifikat manajemen keselamatan yang dimiliki oleh perusahaan hanyalah sekedar kertas tanpa arti karena hasil kong kalikong antara shipping company dan aparat , dan bisa juga dikarenakan perusahaan pelayaran wegah menerapkan manajemen keselamatan dikarenakan mahalnya biaya awal untuk penerapan manajemen keselamatanBagi perusahaan pelayaran yang benar- benar menerapkan ISM, kecelakaan yang disebabkan karena crew dapat diminimalisasi. Hal ini tentunya, dengan mempertimbangkan beban pekerjaan (workload) pada tiap-tiap crew, sehingga implementasi ISM ini tidak menyebabkan fatigue (kelelahan) pada crew, yang dikuatirkan akan berakibat menyebabkan kecelakaan.

Kelas kapal, seperti Biro Klasifikasi Indonesia (BKI memiliki tugas sebagai recognized organization, maksudnya adalah organisasi yang dipercaya oleh Flag state (Perhubungan Laut = Indonesia) melakukan survey statutory. Truly speaking, lihat kelas kita, apakah memang BKI sudah professional, berapa jumlah kapal international yang dikelaskan oleh BKI? Salah satu indicator, Class menjadi international recognized, adalah dengan menjadi member IACS (International Association Classification Society). BKI belum menjadi anggota IACS, dan akan sulit menjadi member nya, kalau tidak berbenah diri. Implikasinya, banyak nya asuransi kapal yang akan wegah kalau Class yang digunakan adalah BKI. Jika tidak ada peraturan nasional yang mewajibkan untuk pelayaran domestic harus berbendera Indonesia, dan memakai BKI, amat sangat mungkin Shipping Company tidak akan memakai BKI, karena akan menambah biaya. Posisi perhubungan laut seharusnya juga melakukan evaluasi pelaksanaan Class, apakah selama ini sudah melaksanakan sebagaimana mestinya. Tidak adanya evaluasi, akan menimbulkan celah yang dapat menyebabkan kecelakan.

Clean law enforcement

Penegakkkan hukum yang objective sangat diharapkan disini, sehingga kelalaian dari shipping company, syahbandar, class, crew kapal dalam melaksanakan tugasnya dapat diminimalisasi. Penegakan hukum yang independent, tanpa adanya campur tangan politis dari pihak tertentu, akan dapat meminimalisasikan terjadinya kecelakaan kapal, sehingga diharapkan kesalahan karena kelalaian petugas dapat dikurangi. Tentunya, petugas penegakkan hukum ini memiliki integrasi dan kejujuran dalam melaksanaakn tugas, kalau tidak, sia-sia usaha yang akan dilakukan.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: