h1

Kecelakaan Kapal, siapa yang harus disalahkan dan apa penyebabnya?

August 7, 2008

Kasus kebakaran kapal ferry roro lampung yang masih hangat dan baru-baru saja terjadi Kasus KM Senopati Nusantara yang tenggelam di Pulau Mandalika, Jepara menyebakan, dan baru-baru in Kapal Levina 1 di laut jawa, kita berpikir, kenapa begitu beruntun kecelakaan di Indonesia. Setiap terjadi kecelakaan kapal, yang selalu menjadi pertanyaan siapa yang harus disalahkan dan apa penyebabnya? dan siapa yang bertanggung jawab? dan yang patut disayangkan, kesalahan itu biasanya terlimpahkan pada Nakhoda kapal, walaupun belum tentu itu adalah betul-betul kesalahannya.

Kecelakaan kapal bisa saja terjadi karena kelalaian (negligence) aparat dalam melaksanakan tugas , seperti syahbandar (Port State Control Officer), Class, pihak manajemen perusahaan. Jarang sekali di dalam sebuah kasus di Indonesia, kita mendengar bahwa syahbandar, Class ataupun pihak pemerintah disalahkan, semua kecelakaan pasti akan berujung pada nakhoda kapal atau shipping company. Padahal semua komponen itulah yang memiliki pengaruh terhadap kelaikan laut kapal dalam beroperasi. Rasanya tidak adil, kalau selalu menyalahkan kapten kapal untuk kasus kecelakaan.

Profesional dan Disiplin

Contoh kasus yang masih hangat di kepala kita adalah kasus kapal ferry lampung, kalau kita amati di beberapa media masa, ada hal-hal yang tidak mungkin dalam benak kita. Bagaimana mungkin penumpang kapal meloncat ke laut tanpa menggunakan pelampung, dan sekoci tidak dapat dioperasikan, dan semestinya merupakan tugas syahbandar untuk melarang kapal tersebut berangkat untuk melaut. Dan ini tampak sekali kalau syahbandar lalai dalam melaksanakan tugasnya, padahal Negara Indonesia sudah meratifikasi SOLAS yang salah satunya mengatur kewajiban adanya life saving appliance yang bisa beroperasi dan UNCLOS 1982 dalam pasal 218 Ayat 1 menyebutkan “When a vessel is voluntarily within a port or at an off-shore terminal of a State, that State may undertake investigations …………”. Ini tampak sekali, syahbandar harus melakukan inspeksi pada kapal yang datang ke pelabuhan, dan harus yakin kapal tersebut benar-benar laik laut. Sesuatu hal yang konyol bila memang benar bahwa kecelakaan itu karena kelalaian aparat, kalau memang benar, apakah aparat pemerintah ini kebal terhadap hukum, sehingga tidak pernah kita dengar ada aparat pelabuhan ini yang terlibat dalam kasus hukum dalam persoalan kecelakaan kapal.

Kesalahan tersebut, kemudian bukan berarti kemungkinan terletak hanya pada syahbandar saja, bagaimana dengan marine inspectorate (Flag State inspector) dibawah naungan departemen perhubungan laut, Shipping Company, dan Class. Flag State memiliki kewajiban untuk melakukan statutory survey ( survey yang dilakukan berdasarkan peraturan nasional atau international seperti konvensi IMO seperti SOLAS, Load line convention) pada kapal yang menggunakan bendera yang dimiliki oleh flag state (Dir. Perhubungan Laut), dengan tujuan agar kapal selalu tetap laik laut. Kewajiban dari Flag state diatur dalam pasal 94 di United Nation law of the convention (UNCLOS) 1982 dijelaskan bahwa every State shall take such measures for ships flying its flag as are necessary to ensure safety at sea with regard, inter alia, to …. , Namun, sudahkah Flag State inspector atau organisasi yang dilipahkan tugas (BKI ) sudah melakukan tugas dan kewajibannya, untuk melakukan survey berkala terhadap kapal yang menggunakan benderanya. Ataukah memang sertifikat kelaikan laut kapal hanya sekedar kertas yang tidak ada artinya, seperti kapal tanpa survey? Pelaksanan survey yang bertanggung jawab dan disiplin inilah yang diharapkan bisa mengurangi kecelakaan kapal. Adakah jaminan, bahwa kelalaian dari flag state inspector akan ada impact pada penegakan hukum.

Prof. JJ . Ramson mengatakan bahwa suatu incident kecelakan bisa disebabkan karena kebijakan yang ada pada management. Kebijakan yang tidak berorientasi pada safety objective akan berakibat dari tindakan yang tidak aman dari anak buah kapal. Implementasi ISM (International Safety Management) Code seharusnya memberikan impact pada menurunnya jumlah kecelakaan kapal di Indonesia. Kalau kita amati seringnya kecelakaan kapal yang terjadi, besar kemungkinan tujuan dari ISM Code belum tercapai. Kemungkinan bisa jadi bahwa, Sertifikat manajemen keselamatan yang dimiliki oleh perusahaan hanyalah sekedar kertas tanpa arti karena hasil kong kalikong antara shipping company dan aparat , dan bisa juga dikarenakan perusahaan pelayaran wegah menerapkan manajemen keselamatan dikarenakan mahalnya biaya awal untuk penerapan manajemen keselamatanBagi perusahaan pelayaran yang benar- benar menerapkan ISM, kecelakaan yang disebabkan karena crew dapat diminimalisasi. Hal ini tentunya, dengan mempertimbangkan beban pekerjaan (workload) pada tiap-tiap crew, sehingga implementasi ISM ini tidak menyebabkan fatigue (kelelahan) pada crew, yang dikuatirkan akan berakibat menyebabkan kecelakaan.

Kelas kapal, seperti Biro Klasifikasi Indonesia (BKI memiliki tugas sebagai recognized organization, maksudnya adalah organisasi yang dipercaya oleh Flag state (Perhubungan Laut = Indonesia) melakukan survey statutory. Truly speaking, lihat kelas kita, apakah memang BKI sudah professional, berapa jumlah kapal international yang dikelaskan oleh BKI? Salah satu indicator, Class menjadi international recognized, adalah dengan menjadi member IACS (International Association Classification Society). BKI belum menjadi anggota IACS, dan akan sulit menjadi member nya, kalau tidak berbenah diri. Implikasinya, banyak nya asuransi kapal yang akan wegah kalau Class yang digunakan adalah BKI. Jika tidak ada peraturan nasional yang mewajibkan untuk pelayaran domestic harus berbendera Indonesia, dan memakai BKI, amat sangat mungkin Shipping Company tidak akan memakai BKI, karena akan menambah biaya. Posisi perhubungan laut seharusnya juga melakukan evaluasi pelaksanaan Class, apakah selama ini sudah melaksanakan sebagaimana mestinya. Tidak adanya evaluasi, akan menimbulkan celah yang dapat menyebabkan kecelakan.

Clean law enforcement

Penegakkkan hukum yang objective sangat diharapkan disini, sehingga kelalaian dari shipping company, syahbandar, class, crew kapal dalam melaksanakan tugasnya dapat diminimalisasi. Penegakan hukum yang independent, tanpa adanya campur tangan politis dari pihak tertentu, akan dapat meminimalisasikan terjadinya kecelakaan kapal, sehingga diharapkan kesalahan karena kelalaian petugas dapat dikurangi. Tentunya, petugas penegakkan hukum ini memiliki integrasi dan kejujuran dalam melaksanaakn tugas, kalau tidak, sia-sia usaha yang akan dilakukan.

h1

Berbuat baik untuk investasi abadi

September 20, 2007

Teori yang mudah diucapkan tetapi sangat susah untuk di implementasikan adalah berbuat baik dengan sesama manusia, dan keinginan untuk membahagiakan orang lain. Dunia materialistis yang mengelilingi kehidupan di dunia, sangat berpengaruh besar dalam menyikapi kehidupan di dunia. Padahal, saya sangat yakin seyakin yakinnya kehidupan tidak hanya di dunia tetapi juga diakhirat.

Tetapi pemikiran yang ada pada diri saya selalu ada keingininan bagaimana bisa mencapai kehidupan yang layak di dunia, tetapi amat sangat jarang sekali bagaimana nantinya kita bisa hidup layak di akhirat nantinya.

Logikanya, kalau saya yakin seyakin yakinnya, bahwa kehidupan di akhirat adalah kehidupan abadi, dan hanya bisa ditembus dengan investasi berbuat baik di dunia, beribadah kepada Allah, mestinya saya pun harus selalu berbuat baik… ah … tapi betapa susahnya berbuat seperti itu.

Ada rasa iri, dengki, riya, tidak sabar yang selalu mengelilingi kehidupan di dunia. Sebagai contoh kecil, betapa saya selalu berkalkulasi, apakah saya cukup hidup dengan gaji seorang dosen, dan pegawai negeri sipil. Apakah saya bisa membeli kan baju baru, rumah yang layak kalau saya bekerja di institusi pendidikan. Padahal, kalau saya pikir, kehidupan itu tidak hanya di dunia, kehidupan sebagai pengajar bisa di jadikan investasi untuk kehidupan berikutnya, kalau saya sudah mati………. Berbuat baik untuk murid ku, mengajari ilmu dengan ikhlas, melakuakan penelitian yang bermanfaat untuk sesama.

Sehingga timbul pertanyaan, apakah saya bisa sejahtera kalau saya meneruskan pekerjaan ini? Sejahtera?? aku pikir, suatu yang sangat relatif, kesejahteraan si A belum tentu sama dengan si B. Bisa makan 3x bagi orang lain mungkin sudah bisa dikatakan sejahtera…… sesuatu yang bersifat qualitative………..

Apakah dapat memberikan sesuatu kepada orang lain dikatakan sejahtera? ataukan kaya raya, memiliki rumah bertingkat yang dikatakan sejahtera? Nah, apakah tujuan hidupmu? kehidupan Abadi? atau kehidupan sementara? Dan pasti semua akan menjawab Kehidupan Abadi, kalo begitu berlomba-lombalah dalam berbuat baik dan selalu ingat” Hidup di dunia hanyalah sementara” Selalu berlatih untuk berbuat baik……. dan bersabar………, ikhlas,……… ” sebuah kata yang mudah diucapkan tetapi susah dikerjakan………….

h1

Ujian Akhir Nasional, sebuah metode evaluasi belajar yang kontraversial

July 21, 2007

Kasus yang terjadi belakangan ini dalam dunia pendidikan adalah banyak siswa yang stress, bahkan bunuh diri dikarenakan tidak lulus ujian akhir nasional. Sehingga timbul kontraversi tingkat signifikansi dari pendidikan yang ada di Indonesia.

Ujian akhir nasional, bagi saya bukan merupakan suatu alat ukur akhir kemampuan seseorang. Kalau dilihat, ujian akhir nasional tidak menilai bagaimana hubungan sosial, track record pendidikan individu dari kelas 1 sampai dengan kelas 3 SMA. Bisa jadi, track record pendidikan individu itu baik dari kelas 1 – 3, tetapi mendapatkan hasil Ujian Nasional yang tidak baik bahkan mungkin bisa jadi tidak lulus, hal ini pun bisa berlaku sebaliknya. Sehingga, hal yang tidak dimengerti adalah proses pendidikan seseorang itu hanya dinilai dengan satu kali ujian nasional. Dengan kata lain, pendidikan seseorang selama 3 tahun itu tidak dianggap sama sekali.

Pendidikan itu sebenarnya bukan hanya menilai apakah nilai matematika mendapat 100, 90 atau yang lain, tetapi merupakan proses seorang individu untuk belajar memahami sesuatu. Dan ujian merupakan, evaluasi belajar seseorang selama satu semester atau cawu.

Pemikiran saya, mestinya ada sistem pembobotan, antara Ujian Nasional dan hasil pendidikan selama siswa menempuh di lembaga pendidikan. Bisa jadi Ujian Nasional 40% dan evaluasi belajar 60%. Tentunya hal ini mempertimbangkan tingkat signifikansi dari evaluasi sistem pembelajaran.

h1

Pendidikan dan Kesehatan yang murah, sebagai instrument untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat

July 21, 2007

Ada dua hal penting yang saya yakini akan dapat mensejahterakan rakyat secara gradual, yaitu pendidikan dan kesehatan yang terjangkau oleh masyarakat kecil. Keterpihakan kesehatan murah belum dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat kalau tidak diimbangi dengan pendidikan yang murah. 

Pendidikan merupakan salah satu instrument yang diyakini dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat. Akan tetapi kondisi di Indonesia agak terbalik, Pendidikan yang berkualitas yang hanya terjangkau oleh kalangan tertentu. Di tingkat Pendidikan Dasar misalnya, SD, diwajibkan untuk siswa baru memakai buku baru, biaya masuk yang relatif mahal dengan kondisi perekonomian masyarakat yang pas-pasan.

Pendidikan juga diyakini sebagai salah satu instrument yang dapat mengubah karakter individu. Pendidikan dapat mengajari anak-anak, bagaimana menghargai orang, peraturan dan waktu. Pendidikan semasa kecil sedikitnya akan dapat mengubah karakter seseorang menjelang dewasa.

Bisa kita bayangkan misalnya, Masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang patuh terhadap hukum, menghargai waktu,  baik aparat maupaun masyarakat. Kenyamanan hidup akan tercipta, rakyat akan menjadi respect terhadap pemerintah, tidak seperti kondisi sekarang misalnya yang terjadi adalah krisis kepercayaan. Bagaimana hal ini harus dimulai? Ada kebijakan pendidikan yang murah, yang terjangkau oleh rakyat kecil, yang bisa mengajari anak2x sejak kecil bagaimana memiliki sifat2x yang baik.

Bagaimana rakyat bisa meningkat kesejahteraan?

Coba kita bayangkan, kalau seandainya, di tiap keluarga sederhana, memiliki anak dan salah satu anaknya memiliki pendidikan yang memadai, katakanlah tingkat SI, dan anak tersebut bekerja di salah satu perusahaan. Maka Si Anak tersebut akan dapat membantu keluarga nya menuju kesejahteraan yang meningkat. Sehingga konsep keberlangsungan kesejahteraan akan tercipta. Tetapi, sayangnya hal ini belum bisa disadari oleh sepenuhnya oleh masyarakat kita, dan oleh pemerintah kita. Pemerintah lebih banyak menfokuskan pada persoalan2x politis (masa transisi politik)

The last but not the least, Pendidikan dan kesehatan yang murah tentunya harus diimbangi dengan keseriusan pemerintah dalam menangani hal ini.

   

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.